Sumber foto @kemdikbud.ri
Tanggal 29 September 2021 lalu, bertepatan dengan hari pertama anak saya mengikuti PTM Terbatas. Saya dan Sidina Community berkesempatan mengikuti rapat koordinasi bersama Kemendikbud di Century Hotel.
Sidina adalah komunitas yang didirikan oleh Susi Sukaesih. Sidina Community merupakan komunitas beranggotakan mahasiswa dan ibu-ibu orangtua pelajar, yang dibentuk sebagai wadah untuk mendukung upaya perbaikan pendidikan Indonesia dan juga mendukung program-program di bawah payung Merdeka Belajar yang dilakukan oleh Kemendikbud.
Sebelum acara berlangsung kami semua anggota Sidina Community menjalani tes antigen terlebih dahulu dan saat rapat berlangsung semua yang hadir juga menerapkan protokol kesehatan.
Setelah perkenalan dari Founder Sidina Community, presentasi profil dan rencana program. Kemudian dilanjutkan dengan paparan narasumber Ditjen PAUD dan Dikdasmen dengan tema PTM Terbatas.
Empat Isu Miskonsepsi Klaster PTM Terbatas
- Beredar berita terjadi klaster baru setelah diadakan PTM Terbatas. Angka 2,8% satuan pendidikan bukanlah data klaster covid 19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan ada warga sekolah yang pernah tertular covid 19 sehingga lebih dari 97% satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang tertular covid 19.
- Belum tentu penularan covid 19 terjadi di satuan pendidikan. Data didapatkan dari lapangan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei. Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan juga yang belum.
- Angka 2,8% satuan pendidikan bukan laporan akumulasi satu bulan terakhir, tetapi laporan 14 bulan terakhir sejak Juli 2020.
- Data yang beredar mengenai jumlah siswa (15.429) dan guru (7.307) yang positif covid 19 berasal dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi sehingga masih ditemukan kesalahan. Misalnya kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan seperti laporan jumlah guru dan siswa positif covid 19. Lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut.
Solusi ke depan:
- Dikarenakan keterbatasan akurasi data laporan dari satuan pendidikan saat ini Kemendikbud Ristek dan Kemenkes sedang melakukan uji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi Peduli Lindungi.
- Saat ini dalam proses pengintegrasian data Dapodik dengan NAR (Peduli Lindungi) untuk mendapatkan data yang lebih valid untuk kasus warga sekolah yang terkonfirmasi positif.
- Sistem yang terintegrasi tersebut akan selesai pertengahan bulan Oktober 2021.
Pandemi yang hampir 2 tahun terjadi berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti:
Putus sekolah
Anak harus bekerja membantu orangtua karena kondisi ekonomi yang sulit saat pandemi.
Persepsi orangtua
Banyak orangtua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.
Penurunan capaian belajar
Perbedaan akses dan kualitas selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak-anak dengan kondisi sosio-ekonomi berbeda.
Learning Loss
Studi membuktikan bahwa pembelajaran secara langsung di kelas menghasilkan pencapaian akademik saat dibandingkan dengan PJJ.
Kekerasan pada anak
Tanpa sekolah secara tatap muka banyak yang terjebak dalam kekerasan yang tidak terdeteksi oleh guru.
Risiko eksternal
Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan dan kehamilan remaja.
Kebijakan pembelajaran pada masa pandemi telah disesuaikan beberapa kali dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan dan evaluasi capaian belajar.
SKB 4 Menteri pada bulan Maret 2021 telah mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi secara lengkap, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kanwil atau Kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:
Pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh:
- Orangtua/ wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM Terbatas atau tetap melaksanakan PJJ.
- Dibahas juga mengenai penggunaan dana BOS yang fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka terbatas dan asesmen nasional.
Kesimpulan
Sekolah tatap muka terbatas harus mulai dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Orangtua, guru dan siswa harus berperan aktif agar proses PTM Terbatas dapat terlaksana dengan baik, pastikan anak-anak mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak terjadi klaster baru covid 19.
Masih ada paparan narasumber dengan tema Asesmen Nasional, nanti saya lanjutkan di blog post kedua ya, biar tidak kepanjangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih sudah mampir dan berkomentar. Komentar spam akan saya hapus.