Kerjasama Penanganan Kasus Campak Dan Gizi Buruk Di Asmat

Selamat siang, apa kabar? Siang ini saya nonton berita tentang KLB Campak di Asmat Provinsi Papua. Di layar televisi saya melihat bagaimana kerjasama TNI, Polisi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial berupaya membawa anak yang sedang sakit dengan speed boat dari lokasi yang sulit.

Ternyata kasus ini menjadi perhatian khusus, oleh karena itu Forum Merdeka Barat 9 pada tanggal 29 Januari 2018 sengaja menghadirkan para narasumber untuk membahas masalah ini dengan tema “Memajukan Kesehatan Dan Kesejahteraaan Masyarakat Papua”.

Acara berlangsung di Aula Serbaguna Gedung Kementerian Kominfo. Acara dimulai dengan sambutan dari Ibu Niken dari FMB 9, dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila Djuwita Moeloek. Ibu Nila memastikan penanganan kasus campak dan gizi buruk di Asmat berjalan sesuai kebutuhan dan bersifat kolaboratif bersama Kementerian serta lembaga terkait lainnya.

Kemenkes Bekerja Kolaboratif Dengan Semua Pihak Terkait Dalam Penanganan Kasus Campak Dan Gizi Buruk

Menteri Kesehatan sendiri telah meninjau langsung kondisi pasien anak-anak di Kabupaten Asmat, Kamis (25/1) lalu. Ia berkunjung ke RSUD Agats dalam rangka penguatan manajemen rumah sakit didampingi beberapa Pejabat Eselon I Kemenkes RI, antara lain: Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS; Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dr. H.M. Subuh, MPPM; dan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D.

"Kami kerja sama dengan TNI, Polisi, Kementerian Sosial secara terpadu. Kami membuat program 10 hari pertama ini sudah, 10 hari dilakukan beberapa kegiatan sampai tiga kali, sampai satu bulan," ujar Menkes dalam Forum Merdeka Barat 9.

Menkes menyampaikan pesan lain berkaitan dengan sistem kewaspadaan dini dan respon yang harus diambil oleh tim di daerah. Menkes juga menyampaikan berbagai sarana yang disiapkan oleh pusat sebagai bentuk kolaborasi penanganan permasalahan kesehatan.

Tim kesehatan terpadu memastikan sudah memeriksa 12.398 anak sejak bulan September 2017 hingga 25 Januari 2018 kemarin.  Mereka mendapat pelayanan kesehatan optimal. Menkes juga mengonfirmasi bahwa terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk.

Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk. Mereka ditangani di RSUD Agats dan tim gabungan Dinkes Provinsi Papua serta Kabupaten Asmat.

Data di Posko Induk Penanggulangan KLB Asmat di Agats disebutkan 37 anak meninggal di Distrik Pulau Tiga, 15 anak di Distrik Fayit, 8 anak di Distrik Aswi, 4 anak di Distrik Akat, dan 6 lainnya meninggal di RSUD Agats.

Wabah campak dan gizi buruk dari September 2017 hingga 24 Januari 2018 mengakibatkan 65 korban meninggal akibat gizi buruk, 4 anak lainnya karena campak, dan 1 orang karena tetanus.

Kemenkes RI pada 16 Januari 2018 telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan, yang terdiri dari 11 orang dokter spesialis, 4 orang dokter umum, 3 perawat, 2 penata anestesi, dan 19 tenaga kesehatan yang terdiri dari ahli gizi, kesehatan lingkungan, dan surveilens.

Berlanjut pada 26 Januari lalu, Kemenkes sudah menerjunkan tim Flying Health Care (FHC) gelombang kedua yang bakal bertugas selama 10 hari. Tercatat ada 36 tenaga kesehatan. Selanjutnya tengah dipersiapkan 9 gelombang FHC yang akan berlangsung sekitar 3 bulan. Timnya berganti terus untuk menjaga stamina tenaga kesehatan.

Hingga saat ini sudah ada 1,2 ton obat yang didistribusikan untuk pengendalian KLB gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat. Kemenkes RI sendiri telah mengirimkan 142,2 kg obat pada Selasa (16/1). Pengiriman dilakukan bersamaan dengan keberangkatan 39 tenaga kesehatan untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan obat bagi penderita gizi buruk dan campak.

Obat dikirim melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, menuju Agats, Kabupaten Asmat, kemudian didistribusikan ke Distrik Sawa Erma, Kolof Brasa, dan Pulau Tiga pada Kamis (18/1) menggunakan speed boat.

Obat-obat tersebut di antaranya berupa amoksilin, salep anti bakteri, parasetamol, infusion, vitamin, dan obat-obat lainnya yang dikemas dalam bentuk tablet, kapsul, botol, dan boks.

Ibu Menkes juga menyampaikan banyak sekali kendala yang di hadapi di lokasi, diantaranya medan yang sulit, para orang tua yang tidak bisa membaca dan tidak bersedia anaknya dibawa ke kota untuk diobati. Tim kesehatan yang bertugas disana juga kesulitan berkomunikasi karena terkendala bahasa.

Tim Terpadu untuk Menangani kondisi di Asmat

Menteri Sosial Idrus Marham yang juga hadir menyampaikan "Kesimpulan kami saat kesana yaitu kondisi lingkungan di Asmat sangat tidak sehat dan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kita akan cepat tangani hal tersebut".

Tim terpadu Asmat yang  bekerja untuk menelusuri wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, 80% sudah terjangkau, kini tanggap darurat dalam penanganan sudah terlaksana.

Tanggap darurat pertama yakni pengobatan, menyiapkan sembako, dan makanan untuk anak-anak. Tim terpadu sudah sebagian besar melakukan pekerjaannya.

Tim terpadu hingga kini masih disana, kita tetap disana, dan akan berlanjut untuk penanganan dan pendampingan di sana.

Tim terpadu untuk penanganan kondisi Asmat sudah terbentuk dari seluruh elemen-elemen yang ada dari seluruh unit kerja yang terkait.

Banyak Yang Harus Disiapkan Untuk Bantu Papua

Hadir juga Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertajuk 'Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua' dan menyampaikan "Untuk masalah otonomi ada UU no. 23 tahun 2015 untuk Papua dan Papua Barat. Jadi Papua memiliki UU tersendiri dimana Papua ini diberikan kewenangan secara penuh berdasarkan UU untuk melakasanakan pemerintahannya. Penerimaan Provinsi ada persentase 2% dari total DAU (dana alokasi umum) nasional berlaku 20 tahun, ada dana penambahan infrastruktur. Atas usulan Provinsi baik Papua maupun Papua Barat".

Namun ada banyak hal yang harus disiapkan untuk membantu Papua, diantaranya:

• Harus disiapkan lahan pertanian, diajari cara bercocok tanam.
• Mendapat pelatihan menangkap ikan dan budi daya perikanan.
• Untuk minum, mungkin nanti ada teknologi tertentu mengolah air hujan, dan air sungai. Semuanya perlu pendampingan dan penempatan khusus dengan memanfaatkan dana otonomi khusus untuk perbaikan hidup masyarakat Asmat.
• Selain itu pola pemukimannya harus dipetakan. Juga dibuat akses terdekat dan dibuat jaringan untuk akses kemudahan komunikasi.
• Nantinya disediakan rumah sehat. Sehingga nanti bisa menjadi model untuk daerah lain yang mungkin sejenis. Energi sudah sangat banyak terpusat di sana dan benar-benar harus fokus.

Satgas TNI Beroperasi Satu Tahun Atasi Gizi Buruk Di Papua

Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah sebagai salah satu narasumber menyampaikan dalam Forum Merdeka Barat 9 "Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas perintah Presiden Joko Widodo telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus kesehatan yang akan beroperasi selama satu tahun penuh untuk mengatasi gizi buruk di Papua".

"Pada tanggal 25 Januari 2018 kita telah mengirimkan tim pertama dari satgas tersebut, dan kabar terakhir hari ini sudah sampai di pos-pos di sana (Papua). Selain itu, hari ini kita juga sudah kirim tim kedua," papar Sabrar Fadhilah

Menurutnya, satgas kesehatan tersebut akan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sana, sehingga nantinya akan ada flying doctor, dokter perahu, dan lain sebagainya.

"Ke depannya tidak menutup kemungkinan kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, dari kami sendiri mengirimkan 260 orang," ujarnya.

Terkait lamanya satgas kesehatan tiba di lokasi, Sabrar Fadhilah mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di sana sangat kompleks.

"Pesawatnya ada, cuacanya tidak mendukung. Cuacanya cerah, pesawatnya belum siap. Jadi banyak aspeknya," terangnya.

Lebih lanjut Sabrar Fadhilah menceritakan, sebelum mengirimkan satgas khusus, TNI juga telah menerjunkan sebuah tim yang terdiri dari 55 orang di awal-awal terdeteksinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan gizi buruk.

Melalui tim tersebut, TNI menerapkan tiga strategi untuk meminimalisir KLB Campak dan gizi buruk.

Ketiga strategi itu antara lain:

• Segera merawat orang-orang yang terjangkit penyakit.
• Segera dikirim ke rumah sakit, jika tidak bisa dirawat di tempat.
• Serta memberikan imunisasi.

Semoga masalah KLB (Kejadian Luar Biasa) di Asmat bisa segera teratasi. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber perlu 3 kata kunci yaitu masyarakat Asmat perlu pendampingan, di Asmat perlu perbaikan, dan pemerintah perlu proaktif.

Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: 

• www.fmb9.id
• FMB9ID (Twitter)
• FMB9.ID (Instagram)
• FMB9.ID (Facebook)
• FMB9ID (Youtube)