PERAN KOPERASI KELOLA BISNIS PARIWISATA

Tahun 1997-2000 saya bersekolah di pulau Bangka, waktu itu masih menjadi bagian dari Sumatra Selatan belum menjadi provinsi sendiri seperti sekarang. Ada banyak sekali pantai yang indah di sana, tetapi hanya sebagian yang sudah dikelola dengan baik. Sedangkan pantai yang belum dikelola dengan baik seperti pantai Matras, masih ingat saat saya kesulitan mencari kamar kecil waktu hendak berganti pakaian setelah bermain air di pinggir pantai. Pantai di pulau Bangka ombaknya tenang sehingga banyak wisatawan lokal yang senang mandi di pantai. Bahkan seminggu menjelang bulan ramadhan pantai semakin ramai karena ada budaya yang di sebut “penutupan” oleh masyarakat di sana. Disebut penutupan karena biasanya selama sebulan masyarakat tidak akan ke pantai hingga bulan puasa berakhir.

Mungkin tidak akan terjadi kesulitan mencari kamar kecil jika wisata di pulau Bangka sudah dikelola dengan baik. Selama ini pengelolaan bisnis wisata didominasi swasta baik oleh modal asing maupun investor lokal tetapi kurang menyentuh kesejahteraan masyarakat sekitar.  

Awal bulan tepatnya 6 April 2016 saya mengikuti diskusi bersama Kementerian Koperasi dan UKM yang dihadiri:

1.      Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Wayan Dipta

2.      Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman

3.      Ketua Koperasi Pengelola Wisata Candi Borobudur, Herman

                                                           

Bapak Wayan Dipta memaparkan di Balikpapan sudah banyak dikembangkan wisata yang dikelola koperasi, di Payangan kita bantu homestay. Wisatawan biasanya kembali karena ingin menikmati budaya setempat. Beberapa destinasi di Bali paling sedikit dikunjungi 1 bus yang per orang membayar 30 dolar berarti setiap harinya pendapatan satu kawasan 13 juta.

Koperasi sebagai salah satu badan hukum di Indonesia masih menjadi pemain minoritas dalam bisnis pariwisata. Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mendorong keterlibatan koperasi masuk mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata. Dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pariwisata berbasis komunitas sehingga menyejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Karena koperasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat sehingga diharapkan yang menikmat hasil bisnis wisata adalah masyarakat.

Seperti yang dikatakan Bapak Wayan Dipta, koperasi sangat potensial dalam pemberdayaan masyarakat  berbasis pariwisata sebagai program unggulan. Kementerian Koperasi  memberikan fasiltas dan bantuan yang bersifat stimulan sebagai modal koperasi.

Kementeran Koperasi juga secara serius mengembangkan model desa wisata yang dikelola oleh koperasi. Ada delapan desa wisata yang mendapat pembinaan yaitu Kabupaten Samosir, Sumatera Utara; Desa Sesaot dan Desa Banyumulek di NTB; Taman laut 17 Pulau di Kabupaten Ngada dan Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT; Kampung Memprua, Riau; Danau Lut Tawar, AcehTengah; Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

Koperasi yang di masing-masing daerah wisata bergerak menjalankan berbagai usaha, antara lain penataan homestay, kapal wisata, penataan UKM sekitar obyek wisata.

Ketua Koperasi Catra Gemilang menceritakan bagaimana peran koperasi sangat besar dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2014 Kemenkop dan UKM telah memulai dukungan pengembangan pariwisata di daerah sekitar Candi Borobudur. Koperasi Catra Gemilang mendapat dana program bantuan pengembangan sarana wisata sebesar Rp 400 juta.

Bantuan dimanfaatkan untuk pembangunan penginapan dengan konsep rumah tradisional Jawa. Adapun sektor yang didukung oleh koperasi antara lain kuliner, suvenir, wisata taman kupu-kupu dan sebagainya. Bahkan koperasi Catra Gemilang juga mengelola usaha fotografi dan jasa kebersihan toilet, untuk mendukung pariwisata di komplek Candi Borobdur. Sekarang anggota koperasi Catra Gemilang sudah mencapai angka 1.335. Koperasi yang mulai beroperasi sejak Juli 2015 selama 2 bulan omsetnya Rp. 31.700.000 dengan menambah 2 tenaga kerja tetap dan 2 tenaga kerja tidak tetap.